Didrop PTT, Sekolah Resah

KEDIRI- Para guru dan kepala SMP/SMA negeri di Kota Kediri resah. Penyebabnya, sejak awal bulan ini mereka mendapatkan drop-dropan pegawai tidak tetap (PTT) baru dari dinas pendidikan (disdik). Padahal, sekolah tidak mengajukan permohonan penambahan PTT.

Sejumlah kepala sekolah mengungkapkan, rata-rata mereka mendapatkan drop-dropan dua PTT. Untuk menolaknya, mereka tidak berani. Sementara, jika diterima, akan memunculkan dilema tersendiri. "Ini yang membuat kami bingung," keluh salah satu kepala sekolah kepada Radar Kediri kemarin.

Menurutnya, jika diterima, para PTT itu akan meminta honor pengabdian di sekolah. Padahal, keuangan sekolah tak mungkin menjangkau. Tidak ada anggaran untuk itu. Makanya, jika sekolah yang harus membayarnya, dia keberatan.

Sayang, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Penyebabnya, PTT baru tersebut datang ke sekolah dengan membawa surat keputusan (SK) pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Edy Purnomo. "Kalau ada SK dari kadisdik, mau tidak mau kami harus menerima," katanya sambil menghela napas.

Hal serupa diutarakan guru di salah satu SMA negeri. Sekolah kebingungan karena jumlah tenaga administrasi sudah cukup. Jika ditambah lagi PTT baru dari disdik, keberadaannya akan mubazir. "Mau disuruh mengerjakan apa mereka?," tanyanya. Di sekolah tempatnya bertugas, disdik mengedrop dua PTT baru.

Menurut dia, selain tidak efektif, keberadaan dua PTT baru itu membuat pengelola sekolah waswas. Pasalnya, diakui atau tidak, mereka akan membebani sekolah yang ditempati. "Jika suatu hari mereka menuntut diangkat menjadi honorer daerah atau calon pegawai negeri sipil (CPNS), bagaimana?," tanyanya lagi.

Tidak itu saja, dia khawatir jika sampai terjadi penipuan dalam pengangkatan PTT sehingga masuk ke ranah hukum. Sekolah pasti akan ikut terbawa-bawa. Inilah yang akan merepotkan.

Atas hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Edy Purnomo melalui Kabag Humas Pemkot Nur Muhyar mengatakan bahwa PTT yang dikirim ke sekolah-sekolah tersebut adalah tenaga teknis penunjang kegiatan dinas pendidikan. Mereka sengaja dikirim ke sekolah untuk menyukseskan wajib belajar sembilan tahun. "Mereka akan bertugas membantu penataan administrasi di sekolah," katanya.

Dengan status sebagai tenaga teknis penunjang kegiatan disdik, lanjut Muhyar, honor mereka akan ditanggung disdik. Sekolah tidak perlu menggajinya. Melainkan, hanya perlu memanfaatkan tenaganya. Lalu, berapa honor mereka? Muhyar mengaku belum tahu pasti. Yang jelas, jumlah PTT yang dikirimkan ke sekolah-sekolah tidak banyak. "Di bawah 30 orang," tandasnya. (tyo/hid)