JAKARTA - Rektorat Universitas Trisakti di bawah pimpinan Thoby Mutis cs, dinilai telah berusaha mengalihkan perhatian putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarangnya melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan isu meminta agar Universitas Trisakti diubah menjadi universitas negeri. "Tidak ada hubungannya me-negeri-kan Universitas Trisakti dengan eksekusi. Eksekusi akan jalan terus, karena berdasarkan putusan MA No. 821 K/PDT/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Yayasan Trisakti adalah pihak yang paling berwenang sebagai Pembina dan Pengelola. Jangan sampai ada kebohongan publik lagi dan menggunakan isu di-negeri-kan atau aset negara, untuk mencari dukungan. Thoby Mutis dan delapan rekannya jelas melanggar hukum, dan harus tetap dieksekusi," terang Patra M Zen selaku kuasa hukum Yayasan Trisakti, di Jakarta, Minggu (5/6).
Lebih jauh Patra menilai, langkah-langkah Thoby untuk bertahan dari eksekusi tersebut, sudah tidak sehat. Di mana di antaranya menurutnya, Thoby mengatakan bahwa Universitas Trisakti dikembalikan pada negara saja, karena merupakan aset negara. "Sampai saat ini, pihak Yayasan Trisakti terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait dengan penggunaan aset tanah Universitas Trisakti itu. Dan perlu diketahui, secara prinsip penggunaan terhadap aset tanah tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perampasan aset negara. Berdasarkan surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No. 36/S/I-IV/05/2008 tertanggal 7 Mei 2008, penyelesaian aset tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi kompensasi kepada negara oleh yang menang secara hukum," beber Patra.
Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Albert Hasibuan menilai, wacana mengubah Universitas Trisakti menjadi universitas negeri, dianggap sebagai salah satu upaya menghambat eksekusi atas sembilan personal di rektorat Usakti. Menurutnya, tidak mungkin Usakti berubah menjadi universitas negeri. "Bagaimanapun juga, tidak bisa dijadikan negeri. Ini harus dibedakan antara universitas swasta dan negeri. Dari sisi anggaran dasarnya saja juga sudah jelas, dan pada saat rektorat berupaya membentuk Wali Amanat, terbukti tidak bisa dilakukan karena Usakti memang universitas swasta," terang Albert.
Mengenai keberadaan yayasan yang dituding hadir belakangan setelah munculnya Universitas Trisakti, dia menilai bahwa Yayasan Trisakti tetap sebagai pihak yang sah secara hukum untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di Usakti. Hal itu sudah dibuktikan saat persidangan di tingkat PN, MA, bahkan keputusannya pun sudah sampai tingkat PK. "Kalau mereka tuding yayasan tidak sah karena lahir belakangan, coba pikir yang jernih. Indonesia juga lahir lebih dulu, baru ada UUD 45. Hampir semua kelahiran lembaga pendidikan seperti itu. Karenanya, jadi lucu kalau yayasan dipersoalkan keberadaannya. Lha, yang menjadikan Thoby Mutis sebagai Rektor Trisakti dulu siapa?" katanya. (cha/jpnn)
0 Comments