Soal Angaran Pendidikan, Indonesia Dianggap Lakukan Lompatan

NUSA DUA - Forum Menteri Pendidikan Asia Tenggara dan Asia Timur berkumpul bersama di Bala untuk membahas berbagai isu penting bidang pendidikan. Pertemuan yang dihadiri delegasi dari sembilan negara antara lain Cina, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Republik Korea, Thailand, Vietnam dan Indonesia sebegai tuan rumah itu dimaksudkan untuk membahas persoalan pendidikan di kawasan Asia sekaligus mencarikan solusinya.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang ditemui usai membuka Ministerial Forum and Conference on System Assessment and Benchmarking for Education Result (SABER) di Bali International Conference Center, Westin Hotel, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu (5/6), menyatakan bahwa isu pokok di antara negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah saling berbagi pengalaman tentang cara melakukan penilaian sistem pembelajaran dan kinerja pendidikan.

Menurutnya, keputusan Indonesia mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN untuk dunia pendidikan sebagaimana amanat konstitusi merupakan keputusan tepat. "Keputusan untuk melaksanakan anggaran 20 persen untuk pendidikan dan diterjemahkan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dinilai sangat-sangat berani dan sangat tepat," katanya.

Lebih lanjut Nuh mengatakan, kebijakan mengalokasikan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selain itu, katanya, jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin pun juga semakin sempit.

"Angka partisipasi kasar (APK) naik drastis. Itu contoh hasil assessment. Bisa diterapakan oleh negara lain dan kita pun juga bisa mengambil (contoh) dari orang lain," katanya.

Sementara Managing Director Bank Dunia Mahmoud Mohieldin mengatakan, Indonesia telah membuat lompatan besar dalam penencapaian pendidikan untuk semua atau education for all (EFA). Secara statistika, kata dia, hal ini bisa dilihat dari hasil penilaian melalui Programme for International Student Assessment (PISA).

Program tersebut merupakan cara untuk mengukur kemampuan siswa pada mata pelajaran Membaca, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). "Pendidikan memiliki peran penting untuk pengembangan berkelanjutan. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Tantangannya adalah mempromosikan peningkatan kualitas pendidikan untuk semua," kata Mahmoud.

Kegiatan yang diselenggarakan hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Bank Dunia dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Sains, Kebudayaan, dan Komunikasi (UNESCO) itu dihadiri oleh 150 pakar pendidikan dari berbagai negara di antaranya Australia, Cina, Jepang, Kolombia, Korea, dan Polandia.

Forum tersebut juga membahas kebijakan informasi pendidikan, penilaian, guru, otonomi pendidikan dan akuntabilitas, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pendidikan tinggi, yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kegiatan akan dilanjutkan dengan konferensi pada 6-8 Juni 2011 di tempat yang sama. (Cha/jpnn)