Minim Prestasi, RSBI Mendesak Dievaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) belum mendapat prestasi yang memuaskan dalam hasil Ujian Nasional (UN) SMA dan SMP 2011. Dari 18 sekolah dengan label RSBI di Surabaya tidak ada yang masuk sepuluh besar rerata nilai UN tertinggi.

Menurut Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Soeryanto, hasil itu menunjukkan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sekolah di Surabaya. Prestasi RSBI dalam hasil UN, diakuinya, belum sesuai dengan tingginya biaya pendidikan yang dibayarkan pemerintah.

"Baik RSBI maupun sekolah reguler sudah waktunya untuk dievaluasi secaa menyeluruh mengingat anggaran pendidikan Surabaya tinggi namun prestasi minim," ungkapnya, Ahad (5/6).

Label RSBI, menurut dia, seharusnya tidak dipasang di sembarang sekolah yang minim prestasi. Hal ini mengingat RSBI di Jatim yang masuk dalam sepuluh besar nilai rerata tertinggi UN SMP hanya empat dan semuanya berada di luar Surabaya.

"Dengan biaya yang lebih tinggi, RSBI seharusnya bisa lebih berprestasi dibandingkan sekolah biasa," ujarnya.

Biaya SPP di SMAN 5 Surabaya yang berlabel RSBI, sebutnya, mencapai Rp 400 ribu per bulan. Biaya ini bahkan lebih tinggi di bandingkan biaya di perguruan tinggi seperti di Unesa yang hanya Rp 600 ribu per semester atau Rp 100 ribu per bulan.

"Beberapa jurusan di Unair (niversitas Airlangga) dan ITS (Institute Teknologi Sepuluh Nopember) untuk kelas reguler, SPPnya juga lebih murah dibanding SMA RSBI," ungkapnya.

Diakuinya, sekolah yang berkualitas memiliki konsekuensi berbiaya mahal. Sayangnya, RSBI di Surabaya tak berbanding lurus dengan prestasi siswanya. "Ini yang membuat RSBI harus segera dievaluasi," ujarnya.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki mengungkapkan kualitas para guru juga perlu dievaluasi untuk peningkatan prestasi pendidikan Surabaya. Dia menilai selama ini guru yang sudah menerima tunjangan setifikasi justru sibuk mengurusi adminisasi sekolah.

"Sejauh ini proses peningkatan mutu pendidikan belum berjalan dengan baik, banyak yang mengejar proses sertifikasi hanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan," ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha mengatakan selama lima tahun terakhir, anggaran pendidikan Kota Surabaya telah melebihi ketentuan pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat hanya menetapkan proporsi 20 persen untuk pendidikan, Kota Surabaya mengalokasikan hingga 31 persen anggaran daerah ke pendidikan.

"Dengan biaya setinggi itu tapi prestasi masih minim, menunjukkan sistem pendidikan di Surabaya harus dievaluasi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Muhammad Mahmud mengatakan minimnya prestasi tersebut menandakan minimnya perencanaan dari Dinas Pendidikan setempat. Dia menilai, Disdik seharusnya fokus pada kualitas siswa, tidak hanya memfokuskan program pada perbaikan gedung.

"Disdik hanya terfokus memperbaiki gedung sekolah. Harusnya yang jadi fokus paling utama adalah kualitas siswa, bukan gedung," tandasnya.