Kognitif dan Karakter Jadi Fokus Penilaian Pendidikan

[NUSA DUA] Sejumlah menteri pendidikan dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara melakukan pertemuan di Nusa Dua, Bali, Minggu (5/6) terkait peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penilaian dan tolak ukur bernama System Assessment and Benchmarking for Education Results (SABER). Pertemuan itu didorong kesadaran bahwa kualitas peserta didik ditentukan oleh standar penilaian yang baik.

Diharapkan, sistem penilaian tidak hanya memfokuskan kepada sisi kognitif tetapi juga pembentukan nilai atau karakter. Pertemuan yang merupakan inisiatif Bank Dunia dan Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Sains, Kebudayaan, dan Komunikasi (UNESCO) tersebut, dihadiri oleh menteri pendidikan dari sembilan negara, yakni Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia selaku tuan rumah.

Tujuan pertemuan adalah saling bertukar pengalaman antarnegara dalam menangani pendidikan khususnya tingkat dasar dan menengah. Selain itu, forum ini menjadi jejaring kerjasama dan kemitraan antarnegara untuk mencapai kualitas pendidikan berstandar internasional.

Direktur UNESCO Bangkok, Thailand, Gwang Jo Kim mengatakan, dalam pembahasan SABER akan diputuskan indikator untuk menentukan kualitas pendidikan yang bermutu. Menurutnya, konsep pendidikan untuk semua (education for all) bukan semata pemerataan kesempatan pendidikan, namun lebih luas lagi berupa kemajuan bangsa-bangsa.

“Untuk menentukan kualitas pendidikan, kita perlu merumuskan dengan tepat faktor-faktor untuk meningkatkan pembangunan pendidikan. Bukan semata membaca, matematika, atau sains, tetapi juga pembentukan etika dan nilai. Itu adalah kunci pendidikan yang sukses,” kata Kim.

Sementara itu, Managing Director Bank Dunia Mahmoud Mohieldin mengatakan, sistem penilaian berstandar internasional adalah rujukan penting bagi pengambil kebijakan. Bank Dunia menetapkan beberapa indikator awal dalam SABER seperti kebijakan informasi pendidikan, penilaian, guru, otonomi pendidikan dan akuntabilitas, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pendidikan tinggi di Asia Tenggara dan Asia Timur.

”Kami yakin pendidikan adalah alat pertumbuhan negara. Tanpa penduduk dan pekerja yang cerdas maka angka investasi tidak akan positif. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan berpengaruh kepada ekonomi,” kata Mohieldin.


Berhasil
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh berpendapat sistem pendidikan di Indonesia sukes meraih hasil positif seperti peningkatan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD sampai perguruan tinggi (PT). Sistem pendidikan Indonesia juga membuka akses dan kesetaraan kepada pendidikan.

Indonesia juga berhasil meningkatkan kesejahteraan guru lewat sertifikasi, dukungan kepada sekolah berupa dana BOS, serta terakhir adalah pelaksanaan ujian nasional (UN). Indonesia memiliki jumlah peserta didik yang termasuk tiga terbesar di Asia dan empat terbesar di dunia, yakni mencapai 54,8 juta.

Jumlah guru dan dosen mencapai 3,4 juta dari total 236.000 satuan pendidikan di 33 provinsi dan 527 kabupaten/kota. APK SD dan sederajat meningkat dari 94,12 persen menjadi 95,23 persen. APK SMP dan sederajat meningkat dari 81,22 persen menjadi 95, 23 persen. APK SMA dari 49 persen menjadi 69 persen, sedangkan PT meningkat menjadi 26 persen.

“Indonesia juga memiliki kebijakan strategis mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan sejak 2009. Ini berhasil mempercepat peningkatan akses pendidikan, mutu, dan kesejahteraan guru,” kata Nuh. [C-5]